Creativity and News Tech

Simple, Fast, and Sharp Information

Ancaman Sosial Pengangguran Intelektual November 17, 2007

Filed under: Uncategorized — intics @ 8:42 am

Dalam kurun waktu setahun kita akan mendapati ribuan bahkan ratusan ribu mahasiswa yang lulus dari Perguruan Tinggi. Lulus dengan predikat sarjana tentunya membawa harapan tersendiri bagi masa depan yang lebih cerah. Namun, ekspektasi para mahasiswa setelah wisuda bergelar sarjana akan bertolak belakang dengan realitas pengangguran dinegara ini.

 Berdasarkan hasil survei angkatan kerja nasional, Februari 2007 tercatat, jumlah pengangguran di Tanah Air telah mencapai 10,55 juta orang, atau sekitar 9,75 persen. Jika dilihat menurut pendidikan, sebanyak 740.206 orang, atau sekitar 7,02 persen termasuk kategori pengangguran intelektual.Sebuah fenomena sosial yang tentu jauh dari harapan orang tua. Bila anaknya, setelah menghabiskan biaya besar untuk kuliah hanya akan menjadi pengangguran.

 Melihat realitas ketidaksesuaian proporsi “out put” mahasiswa dari institusi Perguruan Tinggi dengan banyaknya lapangan kerja yang tersedia. Kita bisa membayangkan kondisi yang akan terjadi apabila pengangguran terdidik dari Fakultas Teknik yang ahli komputer bersedia diajak untuk membobol sistem perbankan, mengacaukan sistem penerbangan, dan merusak pertahanan Negara.

 Juga tidak terbayang, apabila pengangguran yang berasal dari Fakultas kedokteran menerima tawaran untuk memproduksi pil palsu untuk dijual bebas pada masyarakat. Kita juga dapat membayangkan bagaimana kualitas lulusan yang mendapatkan skripsi dari “membeli” kepada mereka yang telah lulus, tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Lebih parah lagi jika penganggur intelektual yang mampu merakit bom mendapat tawaran dari “teroris”, hanya karena desakan ekonomi demi memenuhi kebutuhan hidup. Kekacaun demi kekacauan, tentunya kesimpulan yang akan kita peroleh.

 Bahkan menurut Yudi Latif dalam buku berjudul Intelegensi Muslim dan Kuasa (2005 : 588) ancaman pengangguran dari kaum terdidik akan lebih berbahaya yang berasal dari perguruan tinggi swasta non-elit. Sebab, selain mereka mengeluarkan biaya lebih banyak daripada mahasiswa di universitas negeri, namun para lulusannya cenderung termarginalkan di pasar kerja. Padahal, secara melek politik mereka lebih sadar, tetapi tersisihkan secara ekonomi. Ketimpangan yang diterima pengangguran intelektual ini merupakan bom waktu munculnya kerusuhan-kerusuhan politik di masa depan.

 Maka, seiring dengan laju perkembangan zaman, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta realitas pengangguran yang berasal dari perguruan tinggi. Perubahan dan perbaikan konsep pendidikan merupakan sebuah keniscayaan bagi lembaga pendidikan tinggi. Tidak terkecuali yang berstatus negeri maupun swasta, perubahan dan perbaikan kualitas pendidikan menjadi tolak ukur agar perguruan tinggi tetap diminati para calon mahasiswa.

 Menghadapi perubahan zaman sudah barang tentu apabila konsep dan orientasi pendidikan tinggi juga harus mampu menyesuaikan dengan realitas yang ada. Tawaran konsep akan tercermin dari cara-cara perekrutan calon mahasiswa, model pengajaran dan pendidikan hingga kualitas lulusan yang terserap dalam dunia kerja. Dalam zaman modern seperti ini, sinergi ketiga hal tersebut akan membuat perguruan tinggi dengan sendirinya dicari para calon mahasiswa, tidak perduli swasta ataupun negeri.

 Sudah seharunya apabila lulusan dari universitas mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan nasional. Dengan bekal keilmuan yang diperoleh dari bangku kuliah mestinya mereka dapat menjadi solusi dari kejumudan bangsa. Bukannya, menjadi beban bagi bangsa. Membalikkan kondisi saat ini, memang bukan pekerjaan semudah membalikkan telapak tangan. Perguruan Tinggi  tentu mempunyai tanggung jawab besar, tetapi sepantasnya beban itu harus ditanggung Perguruan Tinggi. Pemerintah sebagai regulator pendidikan tentu juga harus berupaya menemukan solusi bagi para pengangguran intelektual ini. Dan yang tak kalah penting, adalah peran pengusaha dan perusahaan sebagai penampung lulusan.

 Oleh karena itu, bagaimana kualitas lulusan yang harus dihasilkan perguruan tinggi dan bagaimana peran serta pemerintah dan pengusaha untuk meminimalisir banyaknya jumlah pengangguran intelektual ingin penulis hadirkan dalam tulisan ini.

 Menurut penulis ada lima hal yang perlu diperhatikan menyangkut produk akhir mahasiswa dari Perguruan Tinggi. Pertama, Perguruan Tinggi harus mampu menciptakan sistem pendidikan dan pengajaran yang mengkondisikan mahasiswa untuk cepat lulus tanpa kehilangan makna mencari dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Cepat lulus berarti mahasiswa mampu memiliki kemampuan dan pemahaman yang benar tentang bidang keilmuanya yang diminatinya.

 Kedua, Perguruan Tinggi harus mampu membuat mahasiswa yang lulus mempunyai IPK yang tinggi. IPK tinggi tentu juga bukan rekayasa dan pemberian kemudahan nilai bagi mahasiswa. IPK menunjukkan tingkat pengetahuan  dan penguasaan keilmuan seorang mahasiswa. Sebab, IPK tinggi juga merupakan syarat mutlak bagi mahasiswa yang lulus.

 Ketika, Masa tunggu mahasiswa setelah lulus yang sedikit untuk mendapatkan pekerjaan. Atau bahkan, dimungkinkan untuk menelorkan konsep lulus langsung dapat kerja. Ini perlu dipikirkan untuk mengurangi banyaknya pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. Keempat, mahasiswa yang telah lulus dari perguruan tinggi harus mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keilmuan yang dipelajari dan digeluti selama menjadi mahasiswa. Sebab, selama ini sudah banyak sekali mahasiswa yang mendapat pekerjaan tetapi tidak sesuai dengan bidang keilmuannya.

Kelima, bagaimana lulusan selain mendapatkan pekerjaan yang  sesuai tetapi juga mendapatkan gaji pertama yang tinggi. Untuk itu, perlu dikembangkan keterampilan mahasiswa dalam kemampuan dan keterampilan berbahasa, negoisasi, komunikasi dan berorganisasi.

Diluar itu, hal yang sangat penting untuk dijalankan. Perguruan Tinggi harus mampu mengembangkan jaringan dengan perusahaan dalam hal membangun keterkaitan dan kesepadanan antara kebutuhan pasar kerja dan lulusan yang siap kerja. Dalam hal ini, intervensi pemerintah dengan kebijakan tentu adalah jalan terbaik. Artinya, dalam membangun keterkaitan dan kesepadanan dalam dunia kerja, peran pemerintah adalah sebagai mediator bertemunya Perguruan Tinggi dengan perusahaan.

Oleh Ahan S.A, Penulis adalah Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang

No telp 08883327019

 

 

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s